Perkembangan Politik

Jelaskan pengertian politik!
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

1. Sebutkan alasan mengapa Indonesia kembali ke UUD 1945!

• UUD 1945 tidak mengenal bentuk negara serikat dan hanya mengenal bentuk negara kesatuan sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
• UUD 1945 tidak mengenal dualisme kepemimpinan (dua pimpinan) antara pimpinan pemerintah (perdana menteri) dan pimpinan negara (presiden).
• UUD 1945 mencegah timbulnya liberalisme, baik dalam politik maupun ekonomi dan juga mencegah timbulnya kediktatoran.
• UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yang stabil.
• UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar negara.

2. Jelaskan kondisi politik setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
Presiden Soekarno melakukan tindakan politik untuk membentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.Selain itu, Presiden Soekarno mulai mencetuskan demokrasi terpimpin.

3. Bagaimana pembentukan cabinet kerja?
Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan.Kemudian dibentuk kabinet baru.Dalam kabinet baru ini, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri.Sementara itu, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet Karya. Program Kabinet Kerja ada tiga, yaitu: keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan sandang dan pangan.

4. Sebutkan tugas anggota DPAS?

DPAS ini bertugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS diketuai oleh Presiden dan beranggotakan 45 orang, terdiri atas: 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan atau wakil daerah, 24 orang wakil dari golongan karya dan 1 orang wakil ketua.

5. Bagaimana manipol Soekarno bias dijadikan GBHN?
Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno berpidato.Pidatonya diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekrit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam mencanangkan sistem demokrasi terpimpin. Pidato ini kemudian dikenal dengan sebutan “Manifesto Politik Republik Indonesia” (Manipol).DPAS dalam sidangnya pada bulan September 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara dan dinamakan “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)”.
Presiden Soekarno menerima baik usulan tersebut.Pada sidangnya tahun 1960, MPRS dengan ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan Manifesto Politik menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut juga memutuskan bahwa pidato Presiden Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1960, yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita” dan pidato di depan sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the World a New) merupakan Pedoman-pedoman Pelaksanaan
Manifesto Politik. Dalam pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan Februari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa intisari Manipol ada lima. Lima intisari itu adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

6. Apa alasan dibentuknya DPR-GR?

- Perubahan perimbangan perwakilan golongan- golongan dalam DPR-GR memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan dalam masyarakat dan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- DPR yang demikian, pada hakikatnya adalah DPR yang hanya mengiyakan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hukum dan demokrasi yang sehat.
- Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang

7. Mengapa tindakan Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR GR dianggap sewenang-wenang?
- ada paksaan untuk menerima Manipol tanpa diberi waktu terlebih dulu untuk mempelajarinya;
- ada paksaan untuk bekerja sama antara golongan nasionalis, agama, dan komunis.

8. Sebutkan nama-nama parpol yang terkemuka pada masa demokrasi terpimpin?
- PNI
- PKI
- Partai Sarekat Islam
- PRI
- PSI
- Partai Masyumi
9. Jelaskan kedudukan PKI pada masa demokrasi terpimpin!
Di antara partai-partai yang ada, PKI merupakan partai yang menempati kedudukan istimewa di dalam sistem Demokrasi Terpimpin.Di bawah pimpinan D. N. Aidit, dengan tegas PKI mendukung konsepsi Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang berporoskan pada Nasakom.PKI berhasil, DPR-GR ternyata tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana tuntutan UUD 1945 karena anggotanya ditunjuk Presiden Soekarno.Mereka selalu tunduk terhadap keputusan Soekarno.DPR yang menurut UUD 1945 seharusnya sejajar dengan Presiden pada kenyataannya berada di bawah presiden.Bahkan, ketua DPR-GR berasal dari menteri yang menjadi bawahan Presiden.

10. Bagaimana reaksi yang terjadi terhadap pembubaran DPR hasil pemilu 1955?
Tindakan pembubaran DPR hasil Pemilu tersebut mendapat reaksi keras dari partai-partai.Pada bulan Maret tahun 1960, beberapa partai mendirikan Liga Demokrasi.Liga Demokrasi diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU.Anggota Liga Demokrasi terdiri dari beberapa tokoh partai politik seperti Masyumi, Parkindo, Partai Katolik, Liga Muslimin, PSI, dan IPKI.Mereka menyatakan bahwa kebijaksanaan Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu I serta pembentukan DPR-GR merupakan tindakan yang tidak tepat.Liga Demokrasi mengusulkan agar dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. Presiden Soekarno akan lemah terhadap PNI. Ikut sertanya PKI dalam kehidupan politik Indonesia berarti menduakan Pancasila dengan suatu ideology yang bertentangan.Letak pertentangannya adalah sebagai berikut.
- Pancasila berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan PKI cenderung ateis.
- Pancasila berasaskan Persatuan Indonesia, sedangkan PKI berdasarkan internasionalisme.
- Pancasila berasaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan komunisme berlandaskan pertentangan antarkelas

11. Bagaimana pembentukan Front Nasional dan MPRR?
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres No. 13 Tahun 1959. Front Nasional adalah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional diketuai Presiden Soekarno. MPPR dibentuk berdasarkan Penpres No. 4 Tahun 1962 yang anggotanya bertugas membantu Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat dalam menyelesaikan revolusi. Anggota MPPR adalah para menteri yang mewakili MPRS dan DPR-GR, departemen-departemen, angkatanangkatan, dan wakil dari organisasi Nasakom.

12. Apa landasan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin?

- UUD 1945
- Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang terkenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Manifesto politik ini dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/I/1960, tanggal 19 November 1960.
- Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita”. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 9 November 1960 menjadi “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”.
- Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”. Pidato ini ditetapkan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik
- Republik Indonesia” dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960. Kemudian berdasarkan Keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai “Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Republik Indonesia” dan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Luar Negeri Republik Indonesia”.

13. Bagaimana masa orde baru berawal?
Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto.Supersemar telah memberikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Negara.Dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan isi Supersemar Men/Pangad segera melakukan tindakan tegas menjaga keamanan dan kestabilan jalannya roda pemerintahan.Orde Baru adalah suatu tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Orde Baru lahir sebagai bentuk koreksi total terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Demonstrasi yang dipelopori oleh KAMMI dan KAPPI yang digelar pada tanggal 10 Januari 1966 menyerukan tuntutan rakyat yang dikenal dengan sebutan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat) sampai saat dikeluarkannya Supersemar.

14. Apa isi dari Tritura?
- Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
- Bersihkan cabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
- Turunkan harga-harga barang

15. Apa tindakan Soeharto terhada tritura?
Dengan semakin banyaknya tuntutan rakyat yang menghendaki pemerintah segera mengambil tindakan terhadap keadaan saat itu maka sesuai dengan wewenang yang diberikan berdasar isi Supersemar Men/Pangad segera melakukan tindakan sebagai berikut.
1. Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatkannya sebagai partai terlarang, terhitung sejak 12 Maret 1966
2. Mengamankan 15 orang menteri yang diduga terlibat atau bersimpati terhadap G30S.
3. Membersihkan MPRS dan lembaga negara lain dari unsur-unsur G30S dan menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai UUD 1945.

16. Apa program kerja Kabinet Ampera yang dikenal dengan sebutan Catur Karya?
1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutaama di bidang sandang pangan.
2. Melaksanakan siding umum selambat-lambatnya tanggal 8 Juli 1968.
3. Melaksanakan politik luar negri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional.
4. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.


17. Sebutkan partai peserta pemilu pada tahun 1971!
1. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)
2. Nahdlatul Ulama (NU)
3. Partai Nasional Indonesia (PNI)
4. Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Katholik
6. Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)
7. Partai IPKI
8. Partai Kristen Indonesia
9. Partai Murba
10. Partai Islam Perti

18. Sebutkan partai peserta pemilu tahun 1977-1997!
Peserta Pemilu tahun 1977-1997 hanya terdiri dari 3 (tiga) yang dilaksanakan dengan LUBER yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, adapun pesertanya yaitu :
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari PSII, NU, Parmusi, dan Partai Islam Perti.
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katholik, Partai IPKI, Partai Kristen Indonesia dan Partai Murba.

19. Buatlah analisis secara sistematis dari aspek penyaluran tuntutan, pemeliharaan nilai, kapabilitas, integrasi vertikal, integrasi horizontal, gaya politik, kepemimpinan, partisipasi massa, keterlibatan militer, aparat negara dan stabilitas pada masa-masa berikut ini:
A. Masa prakolonial
B. Masa kolonial (penjajahan)
C. Masa Demokrasi Liberal
D. Masa Demokrasi terpimpin
E. Masa Demokrasi Pancasila
F. Masa Reformasi
A. Masa prakolonial (Kerajaan)
1. Penyaluran tuntutan – rendah dan terpenuhi
2. Pemeliharaan nilai – disesuikan dengan penguasa atau pemenang peperangan
3. Kapabilitas – SDA melimpah
4. Integrasi vertikal – atas bawah
5. Integrasi horizontal – nampak hanya sesama penguasa kerajaan
6. Gaya politik - kerajaan
7. Kepemimpinan – raja, pangeran dan keluarga kerajaan
8. Partisipasi massa – sangat rendah
9. Keterlibatan militer – sangat kuat karena berkaitan dengan perang
10. Aparat negara – loyal kepada kerajaan dan raja yang memerintah
11. Stabilitas – stabil dimasa aman dan instabil dimasa perang

B. Masa kolonial (penjajahan)
1. Penyaluran tuntutan – rendah dan tidak terpenuhi
2. Pemeliharaan nilai – sering terjadi pelanggaran ham
3. Kapabilitas – melimpah tapi dikeruk bagi kepentingan penjajah
4. Integrasi vertikal – atas bawah tidak harmonis
5. Integrasi horizontal – harmonis dengan sesama penjajah atau elit pribumi
6. Gaya politik – penjajahan, politik belah bambu (memecah belah)
7. Kepemimpinan – dari penjajah dan elit pribumi yang diperalat
8. Partisipasi massa – sangat rendah bahkan tidak ada
9. Keterlibatan militer – sangat besar
10. Aparat negara – loyal kepada penjajah
11. Stabilitas – stabil tapi dalam kondisi mudah pecah

C. Masa Demokrasi Liberal
1. Penyaluran tuntutan – tinggi tapi sistem belum memadani
2. Pemeliharaan nilai – penghargaan HAM tinggi
3. Kapabilitas – baru sebagian yang dipergunakan, kebanyakan masih potensial
4. Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
5. Integrasi horizontal- disintegrasi, muncul solidarity makers dan administrator
6. Gaya politik - ideologis
7. Kepemimpinan – angkatan sumpah pemuda tahun 1928
8. Partisipasi massa – sangat tinggi, bahkan muncul kudeta
9. Keterlibatan militer – militer dikuasai oleh sipil
10. Aparat negara – loyak kepada kepentingan kelompok atau partai
11. Stabilitas – instabilitas


D. Masa Demokrasi terpimpin
1. Penyaluran tuntutan – tinggi tapi tidak tersalurkan karena adanya Front nas
2. Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM rendah
3. Kapabilitas – abstrak, distributif dan simbolik, ekonomi tidak maju
4. Integrasi vertikal – atas bawah
5. Integrasi horizontal – berperan solidarity makers,
6. Gaya politik – ideolog, nasakom
7. Kepemimpinan – tokoh kharismatik dan paternalistik
8. Partisipasi massa - dibatasi
9. Keterlibatan militer – militer masuk ke pemerintahan
10. Aparat negara – loyal kepada negara
11. Stabilitas – stabil

E. Masa Demokrasi Pancasila
1. Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi
2. Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM
3. Kapabilitas – sistem terbuka
4. Integrasi vertikal – atas bawah
5. Integrasi horizontal - nampak
6. Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan
7. Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI
8. Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi
9. Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI
10. Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)
11. Stabilitas - stabil
F. Masa Reformasi
1. Penyaluran tuntutan – tinggi dan terpenuhi
2. Pemeliharaan nilai – Penghormatan HAM tinggi
3. Kapabilitas –disesuaikan dengan Otonomi daerah
4. Integrasi vertikal – dua arah, atas bawah dan bawah atas
5. Integrasi horizontal – nampak, muncul kebebasan (euforia)
6. Gaya politik - pragmatik
7. Kepemimpinan – sipil, purnawiranan, politisi
8. Partisipasi massa - tinggi
9. Keterlibatan militer - dibatasi
10. Aparat negara – harus loyal kepada negara bukan pemerintah
11. Stabilitas - instabil